in

Berobat Menggunakan BPJS Kesehatan Tak Lagi 100% Gratis, ini Rincian Uang yang Harus Kamu Keluarkan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menyatakan kepada publik pengenaan urun biaya yang tertuang dalam Permenkes 51/2018 belum berlaku

Inafeed – Adanya BPJS Kesehatan membatu masyarakat kecil ketika berobat sebab ketika kita sakit dan berobat semua biaya ruamahsakit dan obat ditangung oleh BPJS Kesehatan, namun bersaeakna peraturan mentri yang baru Berobat Menggunakan BPJS Kesehatan Tak Lagi 100% Gratis. Jadi kamu harus bayar lagi padahal udah bayar iuran tiap bulan.

Kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini diklaim dapat mengendalikan mutu dan biaya serta pencegahan penyalahgunaan pelayanan terjadi di fasilitas kesehatan.

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 ayat(1) tertulis besaran biaya urun BPJS yaitu terdapat nominal tertentu setiap kali melakukan kunjungan untuk rawat jalan, dengan ketentuan:

a. sebesar Rp 20.000 untuk setiap kali melakukan kunjungan rawat jalan pada rumah sakit kelas A dan rumah sakit kelas B

b. sebesar Rp 10.000 untuk setiap kali melakukan kunjungan rawat jalan pada rumah sakit kelas C, rumah sakit kelas D, dan klinik utama

c. paling tinggi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paling banyak 20 (dua puluh) kali kunjungan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Nilai nominal maksimal atas biaya pelayanan kesehatan untuk kurun waktu tertentu. Lalu 10% atau paling tinggi dengan nominal tertentu untuk rawat inap dari biaya pelayanan dengan ketentuan:

a. sebesar 10% dari biaya pelayanan dihitung dari total Tarif INA-CBG setiap kali melakukan rawat inap; atau

b. paling tinggi sebesar Rp30.000.000.

Dalam hal rawat inap di atas kelas 1, maka Urun Biaya sebesar 10% dihitung dari total Tarif INA-CBG.

Belum Berlaku dan Kelak Hanya Berlaku pada Peserta non PBI

Namun, meski Permenkes 51/2018 sudah diundangkan sejak 17 Desember 2018, BPJS Kesehatan memastikan kebijakan urun biaya dan selisih belum berlaku.

Pasalnya, jenis pelayanan yang akan dikenakan urunan belum ditentukan oleh Menteri Kesehatan.

“Ketentuan urun biaya ini tidak berlaku bagi peserta JKN-KIS dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah,” tegas Budi Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS.

Jadi Tersangka Kasus Prostitusi, Vanessa Angel Terancam Hukuman 6 Tahun Penjara

game Offline yang nayaman di mainkan 2

Gak Perlu Pake Kuota, ini 5 Game Offline Android yang Nyaman Untuk di Mainkan